Kemendagri Petakan Masalah Daerah yang Masih 100 Persen Terapkan PJJ

Kemendagri Petakan Masalah Daerah yang Masih 100 Persen Terapkan PJJ

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginventarisasi berbagai permasalahan yang dihadapi tempat yang tetap menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 100 persen.

Selain mendata permasalahan, Kemendagri termasuk hendak mencari dan menyepakati solusi atas persoalan tersebut. Evaluasi termasuk ditunaikan terhadap pelaksanaan PJJ sejauh ini https://www.alkisahnews.com/ .

Upaya itu salah satunya ditunaikan Kemendagri bersama menggelar rapat bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), dan juga jajaran pemerintah tempat (pemda) yang terjadi secara virtual, Rabu (23/2/2022).

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Sugeng Hariyono yang memimpin rapat berikut menjelaskan, rapat berikut untuk mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di satuan pendidikan terhadap masa pandemi Covid-19.

Evaluasi berikut mengacu terhadap Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

SKB dimaksud Nomor: 05/KB/2021, Nomor: 1347 Tahun 2021, Nomor: HK.01.08/Menkes/6678/2021, dan Nomor: 443-5847 Tahun 2021 berkenaan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid yang terbit terhadap 21 Desember 2021

Sugeng menuturkan, berdasarkan information dari Kemendikbudristek dari tanggal 7 sampai 21 Februari 2021, tetap terkandung 14 Provinsi dan 50 kabupaten/kota yang melaksanakan PJJ 100 persen. Kondisi itu menjadi perhatian para pemangku kebijakan termasuk Kemendagri.

Dia membeberkan berbagai perlindungan Kemendagri terhadap implementasi SKB 4 Menteri. Hal itu layaknya melaksanakan pembinaan lazim dan teknis bersama kementerian lain untuk menambah dan menguatkan kapasitas pemda, didalam melaksanakan pembelajaran pendidikan di tengah pandemi Covid-19 sesuai bersama perubahan SKB 4 Menteri.

“Menguatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) didalam melaksanakan pembinaan lazim dan pembinaan teknis terhadap tempat kabupaten/kota perihal pembelajaran pendidikan di masa pandemi Covid-19,” ujar Sugeng.

Tak hanya itu, Kemendagri mendorong kepala tempat baik gubernur, bupati, wali kota, maupun para pimpinan perangkat tempat untuk melaksanakan kewajiban sesuai bersama kewenangannya didalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang safe di masa pandemi Covid-19.

Kemendagri termasuk menegaskan adanya sinkronisasi pusat dan tempat baik dari aspek perencanaan, implementasi kebijakan, dan pengendalian dan juga evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang safe di masa pandemi Covid-19.

“Mendorong kepala tempat untuk sedia kan perlindungan APBD didalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang safe di masa pandemi Covid-19,” sadar Sugeng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.